Tragedi Pergundikan di Tanah Surga

Judul: Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda; 1900-1942
Penulis: Frances Gouda
Penerbit: Serambi Jakarta
Cetakan: Pertama, Februari 2007
Tebal: 523 halaman

MEMASUKI abad ke-16 dan 17, Barat masuk zaman "Akal-Budi". Zaman inilah yang mengantarkan Barat menggapai pencerahan gemilang pada abad ke-18. Para pemikir, filosof, ekonom, dan teknolog berkembang pesat.

Buku-buku kritis dan produksi teknologi bertebaran di Eropa. Sayang, kegemilangan itu tidak didukung oleh infrastruktur yang cukup. Wilayah Eropa sempit, tandus, dan miskin sumber daya alam. Akibatnya, alam pikir yang terhampar dalam rasio, ditebarkan di berbagai belahan dunia.

Awalnya, ekspansi kuasa akal untuk eksperimen keabsahan teori. Akan tetapi karena imbas kuasa politik lebih dominan, akhirnya ekspansi wilayah kuasa rasio itu dibarengi juga dengan kuasa politik. Dan akhirnya, kuasa politik lebih dominan mengalahkan kuasa akal. Jika kuasa akal, melahirkan pencerahan bagi negeri terbelakang, maka kuasa politik melahirkan intervensi, hegemoni, dan penjajahan. Politik etis, misalnya, yang awalnya untuk mencerdaskan, tetapi ternyata digunakan untuk mengelabuhi warga pribumi.

Buku ini berusaha menyingkap praktik kolonial Belanda pada saat Indonesia tengah menandai kebangkitan kaum cendekiawan. Gouda dalam karyanya ini lebih menekankan pada penjajahan budaya dan mental yang dilakukan Belanda. Belanda, bagi Gouda, adalah negeri kecil yang tidak terlalu diperhitungkan di Eropa. Tetapi Belanda mampu menguasai berbagai peradaban tua di dunia, termasuk Jawa. Negeri belanda yang miskin sumber daya alam dan banyaknya pengangguran kaum intelektual amat bersyukur karena mendapatkan tanah jajahan yang kaya, subur, dan melimpah ruah.

Itulah tanah surga bernama Indonesia. Sayang, alam raya yang subur itu tidak dimanfaatkan oleh warganya. Warga masih gagap dan galau dengan teknologi. Mereka masih menjadi masyarakat religius-partiarkat yang dipengaruhi oleh mistisisme. Meraih kekayaan, waktu itu, tidaklah terlalu dibanggakan. Masyarakat bangga dengan meraih kearifan, kesaktian, kepujanggaan, dan pengetahuan agama. Karena miskin pengetahuan modern, mereka mudah sekali dicerai-beraikan oleh Belanda. Politik devide et empera terbukti meredam berbagai perlawanan di berbagai daerah. Masyarakat gampang sekali dikelabuhi, sehingga Belanda semakin kuasa mengeruk kekayaan.

Hal menarik yang dikupas oleh Gouda dalam buku ini adalah ulah penjajahan Belanda dalam pergundikan. Dalam tragedi pergundikan ini, Belanda melihat warga pribumi sebagai kera atau monyet. Biar mengenakan cincin emas, monyet tetaplah monyet, buruk rupa, dan jahat (halaman 243). Doktrin ini digunakan untuk menjatuhkan mentalitas warga pribumi. Mentalitas inilah, yang oleh Clifford Geertz, dijadikan landasan untuk menempatkan warga pribumi sebagai warga kelas tiga. Karena kelas tiga, maka hak-haknya hidupnya juga tidak sama dengan kelas satu; warga berkulit putih, Belanda sendiri. Warga kelas dapat dipekerjakan seenaknya, sesuai kebutuhan warga kelas satu.

Doktrin inilah yang digunakan Belanda untuk melegalkan praktik pergundikan. Perempuan-perempuan pribumi diperlakukan seenaknya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Mereka menklaim perempuan itu warga kelas itu, hasrat nafsunya yang besar karena makan rempah-rempah yang bergizi, atau untuk menambah kesehatan. Mereka melakukan itu dengan berahi dan membabi buta (halaman 204). Para wanita gundik ini kemudian melahirkan anak Indo, yang waktu itu menjadi beban berat di lingkungan warga pribumi.

Anak Indo dianggap sebagai anak haram hasil perzinahan dengan penjajah. Anak itu terasing dan teralienasi dari lingkungan. Tetapi berbeda jauh dari sekarang, anak-anak Indo malah menjadi aktris terkemuka dan menjadi idola warga Indonesia.

Penindasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya dilakukan untuk warga pribumi. Perempuan Belanda pun memiliki aturan-aturan ketat untuk berkiprah di ruang publik. Para perempuan Belanda dipersempit peluangnya untuk ikut serta "berekspansi" ke Indonesia. Kalaupun sudah ada di Indonesia, kaum perempuan Belanda tak lebih hanya sebagai ibu rumah tangga yang sibuk dengan urusan masak dan perabot rumah. Para perempuan tidak diperbolehkan melihat praktik kolonialisasi yang dilakukan oleh para suami.

Tragedi pergundikan Belanda di Indonesia sampai sekarang masih sangat terasa. Peran perempuan di berbagai bidang kehidupan dibatasi. Perempuan adalah mereka yang harus taat kepada suami, mengurus anak, mengurus rumah, dan peran domestik lain. Marginalisasi perempuan seolah menjadi "hukum tak tertulis" masyarakat. Karena ketika perempuan keluar dari pakem tradisi, si perempuan pasti dianggap tidak sopan, melanggar aturan agama, dan sebagainya. Banyak justifikasi yang digunakan untuk mempersempit peran strategis perempuan, sehingga nasibnya terus terlunta. Walaupun sekarang sudah banyak gerakan feminisme, tetap saja budaya patriarkat membelenggu peran perempuan.

Doktrin warga pribumi sebagai kelas tiga yang digunakan untuk melegalkan praktik pergundikan atas perempuan, ternyata juga digunakan secara umum atas praktik kolonialisasi di seluruh Nusantara. Bumi pertiwi dianggap sebagai bumi kelas tiga, sehingga dapat dikuras semaunya, diboyong seenaknya menuju Belanda, dan dijajah selama yang diinginkan. Falsafah inilah yang kemudian menjadikan Belanda begitu betah, krasan, dan nyaman tinggal di Nusantara selama 350 tahun. Waktu yang amat lama, menguras sumberdaya alam Indonesia yang begitu banyak, dan membuat Indonesia terus mengingat beragam kekejaman yang menerpa dirinya.

Kini, Indonesia masih terus berjuang membebaskan diri dari sekian ragam "penjajahan". Pelajaran yang dihasilkan dipetik dari penjahan Belanda dalam buku ini dan pelajaran dari perjuangan warga Indonesia merebut tanah airnya dapat dijadikan bahan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan bangsa memberikan kebebasan bagi warganya. Jangan sampai dialam kemerdekaan masih terjadi "penjajahan", terlebih penjajahan yang dilakukan saudara sendiri.

(A Musthafa)

dibaca oleh: 2189 pengunjung