Sikap Paradoks Kultur Politik Islam

Judul : Wajah Islam Politik
Pergulatan Agama & Negara Sepajang Sejarah Umat
Penulis : L Carl Brown
Halaman : 332


PEMIMPIN politik menurut Mulla Shadra, adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, meskipun bukan berarti dia dapat memaksakan pendapat dan ibadahnya kepada orang lain dengan paksa. Jika pemaksaan itu dilakukan, pemimpin itu telah melanggar hakikat dan kebenaran agama. Shadra sangat menentang kekuasaan ulama yang semakin menguat.


Pikiran Shadra, paling tidak bisa dijadikan pengantar untuk membaca buku yang ditulis L Carl Brown, profesor pada Princeton University, Amerika Serikat. Brown melihat ada satu hal yang perlu dicermati dari pemikiran politik Islam, atau lebih tepatnya sikap kaum muslim terhadap politik dan negara, yang telah menciptakan berbagai paradoks. Sikap paradoksal ini dapat dilihat dari dua unsur sekaligus.
Pertama, Islam menekankan makna keagamaan dari perbuatan manusia di dunia ini. Islam secara tegas tidak mengabaikan masalah-masalah duniawi. Di samping itu, Islam tumbuh dalam keberhasilan politik pada era awal. Setelah itu, mayoritas umat Islam biasanya hidup bebas dari ancaman politik kaum nonmuslim hingga zaman modern.


Umat Islam, menurut Borwn, selama ini berpegang teguh pada ummah ideal generasi pertama, yang berbeda dengan gereja Kristen era permulaan, merupakan umat religiopolitik dunia par excellence. Kedua, dengan karakteristik pada unsur pertama tadi, Islam telah menciptakan kultur politik, yang mengembangkan sikap pesimis terhadap politik dan pemerintahan. Meskipun dalam kultur politik Islam tak pernah mengembangkan hal seperti itu, pemisahan gereja dan negara seperti dalam tradisi Kristen.


Pemisahan negara dan masyarakat ini tidak pernah secara terbuka dipandang sah. Umat generasi pertama yang diidealkan ketika dipimpin oleh nabi dan kemudian khulafaur rasyidin, merupakan satu-satunya pola pemerintahan yang sah. Maka, jika era awal ini dijadikan variabel untuk melihat kultur politik Islam, akan sulit ditemukan tradisi kehidupan beragama yang memiliki idealisme yang tinggi seperti zaman nabi.


Menurut Brown, ada beberapa kelemahan mendasar dari kultur politik Islam, yang menekankan kesatuan dan komunitas. Akibat pola ini, Islam kurang memberikan nilai terhadap individu dan individualisme seperti dalam pemikiran politik Kristen (dan Barat).


Sejarah umat Islam, lanjut Brown, telah ditandai oleh pemisahan de facto negara dan komunitas agama. Kepemimpinan politik, yang sering kali bersifat otokritik, biasanya melunakkan potensi otoriter dengan membebaskan rakyat menjalani kehidupannya, hanya menuntut kedamaian (menghindari fitnah) dan pembayaran pajak (yang prinsipnya dapat diatur karena pemerintah sendiri lemah dan terbatas kemampuannya dalam menjaga keterbiban). Pada gilirannya, rakyat merasa puasa menghindari politik dan menerima pemisahan yang cukup mencolok antara para pemimpin dan rakyat.


Secara tegas Marshall GS Hodgson membedakan antara Islam sebagai agama, tatanan politik Islam dahulu dan kini, dan kultur Islam secara menyeluruh. Untuk yang pertama, Hodgson menciptakan istilah Islam dan islami. Yang kedua, ia menggunakan istilah Islamdon (dunia islam), yang dapat disejajarkan dengan Christenidom, dan untuk yang terakhir, ia memakai istilah Islamicate (sebab orang dapat berbicara tentang arsitektur atau seni Italianate. Buku karya Brown ini, setidak-tidaknya bisa dijadikan skala perbandingan bagi pembaca, untuk menakar wajah politik Islam. (Edy A Effendi/M-8)


Sumber: Media Indonesia

dibaca oleh: 1556 pengunjung