Lecture and Discussion; Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women

Pemahaman teks seharusnya merupakan produk dari interaksi yang hidup antara pengarang (author), teks (text) dan pembaca (reader). Ijtihad sebenarnya terkandung arti adanya peran aktif dan interaksi yang hidup dan dinamis antara ketiga elemen pelaku tersebut.” Demikian kutipan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Amin Abdullah ketika menjadi panelis bersama Prof. Dr. Khaled Abou El Fadl dari UCLA (University of California, Los Angeles) dalam Lecture and Discussion: Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women di Gedung PBNU, Kamis (21/7) lalu. Diskusi yang diselenggarakan oleh P3M ini dimoderatori oleh Dr. Lily Zakiah Munir, direktur CePDeS (Centre for Pesantren and Democracy Studies), Jakarta .


Amin Abdullah, dalam kesempatan itu banyak menyampaikan sisi hermeneutika dalam menyoroti buku karya Khaled, Speaking in God's Name (edisi bahasa Indonesia, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, diterbitkan oleh Serambi, Jakarta, 2004). Hermeneutika tidaklah berarti pendangkalan akidah, meski di samping dikaitkan dengan pengaruh kajian Biblical studies di lingkungan Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian al-Qur'an di lingkungan Islam. Menurutnya, bahwa Khaled lewat bukunya itu, hendak menyatakan dan menjelaskan secara akademis dan memotret secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya proses dan prosedur cara kerja pendekatan hermeneutik.


Lanjut Amin Abdullah, “bahwa ketika proses pemahaman teks yang sesungguhnya bersifat interpretative (banyak pilihan makna dan penafsiran) ditutup (pintu ijtihad ditutup), maka seseorang atau kelompok telah memasuki wilayah tindakan yang bersifat sewenang-wenang (despotic). Jika seorang pembaca (reader) mencoba menutup rapat-rapat teks dalam pangkuan makna tertentu atau memaksa tafsiran tunggal, maka tindakan ini beresiko tinggi untuk melanggar integritas pengarang (author) dan bahkan teks itu sendiri. Tegas penulis pengantar buku Speaking in God's Name edisi Indonesia ini.

Menurutnya, bahwa penentuan makna atau pengambilan kesimpulan secara sepihak oleh pembaca (reader) dalam hal ini seperti fatwa-fatwa agama Islam yang dikeluarkan oleh CRLO (Council for Scientific Reseach and Legal Opinions, al-Lajnah al-Dâimah li al-Buhûts al-`Ilmiyyah wa al-Iftâ', Lembaga kajian ilmiah dan fatwa) masuk dalam merasakan mandat dan kuasa penuh yang mestinya dimainkan juga oleh pengarang (author) dan oleh teks (nash) telah menggantikan dan sekaligus menghilangkan peran pengarang dan teks. Hal semacam inilah yang dimaksudkan sebagai jenis interpretative despotism (kesewenang-wenangan penafsiran). Itulah yang dimaksudkan oleh Prof. Khaled sebagai otoritarianisme, tindakan seseorang atau kelompok atau lembaga yang “menutup rapat-rapat” atau membatasi keinginan Tuhan (the Will of the Devine), atau keinginan terdalam maksud teks (maqâshid al-nashsh/al-syarî`ah) dalam suatu batasan ketentuan tertentu, dan kemudian menyajikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari, final dan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dibantah.


Dikatakan oleh Khaled, bahwa “penggantian secara halus, dan lebih-lebih jika oleh pembaca (reader) adalah tindakan despotisme dan sekaligus penyelewengan (corruption) yang nyata dari logika hukum Islam yang tidak bisa dibenarkan begitu saja, tanpa kritik yang tajam dari community of interpretes (komunitas penafsir) yang ada di sekitarnya.”


Untuk mencegah dan menghindarkan diri, kelompok dan lebih-lebih organisasi keagamaan, dari tindakan sewenang-wenang yang secara tergesa-gesa mengatasnamakan sebagai penerima perintah Tuhan, Khaled mengusulkan ada lima persyaratan sebagai katup pengaman supaya tidak mudah melakukan tindak sewenang-wenang dalam menentukan fatwa-fatwa keagamaan. Yaitu: (1) kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok dan organisasi atau lembaga untuk mengontrol dan mengendalikan diri (self-restraint) ; (2) sungguh-sungguh (diligence) ; (3) mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (comprehensiveness) ; (4) mendahulukan tindakan yang masuk akal (reasonableness) ; dan (5) kejujuran (honesty) . Kelima-limanya dijadikan sebagai acuan parameter uji sahih untuk meneliti berbagai kemungkinan pemaknaan teks sebelum pada akhirnya harus memutuskan dan merasa yakin bahwa dirinya memang mengemban sebagian perintah Tuhan.


Menurutnya, bahwa makna tidak boleh digenggam, dicengkeram, dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu atau beberapa aktor yang melatarbelakanginya. Perimbangan kekuasaan dalam penentuan makna perlu terus menerus dijaga dan dipelihara antara pengarang (author), pembaca (reader), dan teks (text). Dominasi atau kekuasaan yang berlebih pada salah satu pihak akan menyebabkan kebuntuan intelektual (intellectual stagnation).


Tegas Khaled, kebuntuan intelektual seperti itulah yang dipertontonkan begitu jelas oleh fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wanita (seperti mengenai memakai bra dan keharusan tunduk pada suami yang meminta diteteki istrinya, wanita akan menempati sebagian besar tempat yang tersedia bagi penduduk neraka) yang dikeluarkan oleh CRLO, sebuah lembaga resmi Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa, dalam menentukan makna teks secara sepihak.


Ada hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari paparan Amin Abdullah, yaitu berkenaan dengan dua pilar normativitas dan historisitas. Setidaknya dua pilar ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Mungkinkah upaya mendinamisasi pemaknaan teks dilakukan oleh umat Islam yang sejak semula corak kebudayaannya memang dikenal sebagai penyangga utama kebudayaan teks (hadlârah al-nashsh), yang dibedakan dari budaya ilmu dan budaya falsafah?


Yang pertama, diperoleh dari al-Qur'an surat Yusuf ayat 76, yang menyatakan, “wa fauqa kulli dzî `ilmin `alîm”, yang secara bebas diterjemahkan olehnya sebagai, “dan di atas setiap orang, kelompok, organisasi, atau institusi keagamaan yang merasa pandai, pasti ada orang, kelompok, organisasi, atau institusi keagamaan lain yang lebih pandai lagi.” Ayat ini, menurutnya, menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada finalitas dalam beragama.


Pilar yang kedua, diperoleh dari historitas praktis budaya intelektual muslim sepanjang abad. Frasa yang biasa dikutip oleh penulis dan pengarang muslim di bagian akhir tulisannya “wa Allâhu a`lam bi al-shawwâb” (dan Allahlah yang lebih mengetahui yang terbenar). Menurutnya, perlu ada penafsiran dan pemaknaan baru, karena seringkali para penulis yang menggunakan frasa ini, dalam hidup bermasyarakat dan sikap intelektualnya masih cenderung otoriter-angkuh. Kalimat ini menunjukkan keputusan hukum yang diklaim pasti oleh pembuatnya sesungguhnya belum tentu dapat memenuhi rasa keadilan pemohonnya. Karena benturan antara keduanya yang sulit dikompromikan, intelektual muslim buru-buru bersandar kepada Tuhan sebagai penjamin terakhir kepastian dan keadilan.


Lanjutnya, sampai di sini memang bagus, tetapi itu lebih cocok untuk era klasik yang menepikan dimensi sosiologis-antropologis-psikologis manusia. Pada era modern dan lebih lagi era postmodern, untuk mendekatkan “rasa keadilan” dan “kepastian hukum” haruslah melibatkan partisipasi seluruh komunitas penafsir (community of interpreters) . Dalam prosedur kerjanya, selain menggunakan bukti-bukti teks yang tersedia, juga memanfaatkan pengalaman kultural-sosiologis, mempertimbangkan kebiasaan dan perangai psikologis manusia, mencermati nilai-nilai fundamental secara filosofis, dan kemajuan ilmu pengetahuan. “Tanpa melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat penafsir dari berbagai latas belakang keahlian dan keilmuan, agaknya hukum Islam akan mudah terjebak pada authoritarianism dan keilmuan syariah yang berimplikasi pada keilmuan tarbiyah berikut praktek pendidikannya dan keilmuan dakwah berikut praktek bimbingan oleh pengembangan masyarakatnya akan menghadapi tantangan serius pada era kontemporer,” demikian diingatkan Amin Abdullah. ( amd )

dibaca oleh: 1612 pengunjung